1. Undang-Undang Otonomi Daerah
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Menurut pasal 1ayat (1) UUD
1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik. Republik adalahsebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya
bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan dan dipimpin atau di kepali
oleh seorang presiden.
Menurut undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi
3 daerah, yaitu;
1. Daerah propinsi,
1. Daerah propinsi,
2.
Daerah kabupaten
3.
Daerah kota.
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pelaksanaan Otonomi Daerah :
1. Undang-Undang
No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang
No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
4. Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan
dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip:
1. Desentralisasi,
penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada
Daerah menjadi urusan rumah tangganya
2.
Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah
atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah,
dan
3. Tugas
Pembantuan (medebewind), tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh
Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
Kewenangan
daerah otonomi sangat luas, pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri
kepentingan masyarakat. Urusan itu meliputi berbagai bidang. Misalnya
:
a. Pendidikan d. Pertanian
a. Pendidikan d. Pertanian
b.
Kesejahteraan e. Kesehatan
c.
Perumahan f. Perdagangan
Pemerintah
pusatanya menangani 6 urusan saja, yaitu:
1.
Politik
luar negri
2.
Pertahanan
3.
Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fisikal Nasional
6. Agama
2.
Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan Asli
Daerah
Pengertian pendapatan
asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18
bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.
Sebagaimana
halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-rnasing pemerintah daerah
mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan
kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan
otonomi, seluas-Iuasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. (Pasal 10)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah mengisyaratkan bahwa
Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan
sumber-sumber pedapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh
aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan
untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.
Adapun sumber-sumber
pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:
1)
Hasil
pajak daerah;
Pajak
merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah.
Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad
Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang
dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten,
& sebagainya.
Dengan demikian ciri-ciri yang
menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:
a)
Pajak
daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak
daerah;
b)
Penyerahan dilakukan berdasarkan undang – undang
c) Pajak daerah dipungut
oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum
d) Hasil pungutan pajak daerah
dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah
atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;
2) Hasil retribusi
daerah;
Sumber pendapatan daerah yang
penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat
ditetusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan
retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagal
pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik
daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk
Iangsung maupun tidak Iangsung”.
Dari pendapat tersebut di atas dapat
diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:
a) Retribusi dipungut
oleh daerah;b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang
diberikan daerah yang Iangsung dapat ditunjuk;c) Retribusi
dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang
disediakan daerah
3) Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
Kekayaan
daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan
umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan
dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.
Dalam
hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan
daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan
yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan
utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya
dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi
nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju
masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu
pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang
pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5
Tahun 1962)
3.
Pembangunan Ekonomi Ragional
Pengertian Pembangunan Ekonomi Regional adalah suatu proses
dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta
untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan.
Upaya pembangunan yang terencana
dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yangdilakukan. Lebih jauh
lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah
menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.Perencanaan pembangunan
memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan
tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:
i.
Perencanaan
yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat
tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
ii.
Ada
upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
iii.
Berisi
upaya melakukan struktur perekonomian
iv.
Mempunyai
tujuan meningkatkan kesempatan kerja
v.
Adanya
pemerataan pembangunan
4.
Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Indonesia Bagian Timur
Secara umum faktor-faktor utama penyebab
terjadinya ketimpangan ekonomi di Indonesia Bagian Timur adalah diuraikan
sebagai berikut :
1)
Konsentrasi
kegiatan ekonomi yang tinggi
di daerah tertentu merupakan salah
satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah.
Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomoi tinggi cenderung
tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan
cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih
rendah.
Ada dua
(2) masalah utama dalam pembangunan ekonomi nasional selama ini. Yaitu :
terutama Jawa, dengan berbagai alasan ekonomis maupun politis atau strategis.
Dua, yang dimaksud dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau
prosesnya lambat. Hal terakhir ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :
1. Sebagian
besar input untuk berproduksi di impor dari luar, bukanya di supali dari dari
daerah. Oleh karena itu, keterkaitan produksi ke belakang atau keterkaitan
produksi antara industry hilir (downstream industry) di Jawa dan industry hulu
(upstream industry) di luar Jawa sangat lemah.
2. Sektor-sektor
primer di daerah-daerah luar Jawa melakukan ekspor tanpa memprosesnya terlebih
dahulu untuk mendapatkan nilai mendapatkan nilai tambah atau kalau memprosesnya
terlebih dahulu di pulau Jawa sehingga Jawa yang menikmati nilai tambahnya.
3. Kegiatan
ekspor yang bersumber dari daeah di luar Jawa (baik primer maupun dari industry
hulu atau midstream industry) pada hasil ekspor lebih banyak dinikmati oleh
Jawa.
Jadi,
kurang berkembangnya sector industry manufaktur di luar Jawa merupakan salah
satu penyebab kesenjagan ekonomi antar Jawa dan wilayah di luar Jawa. Sedangkan
faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar industry penting di Indonesia,
dalam arti kontriusinya yang besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB
dan kesempatan kerja, tidak berada di luar Jawa karena
keterbatasan-keterbatasan di kawasan tersebut, seperti pasar local kecil,
infrastruktur terbatas, dan kurang sumber daya manusia; walaupun banyak
provinsi di wilayah tersebut, seperti DI Aceh, Riau, Kalimantan, dan Irian
Jaya, memiliki sumber daya yang cukup.
2) Alokasi
Investasi
Indikator
lain yang juga menunjukkan pola serupa seperti pola distribusi nilai tambah
(NT) industry antar provinsi adalah distribusi investasi langsung, baik yang
bersumber dari luar negeri (penanaman modal asing-PMA) maupun dari dalam negeri
(penanaman modal dalam negeri-PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari
Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi
dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di
suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per
kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi
yang produktif, seperti industry manufaktur.
3) Tingkat
Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah
Kurang
lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan capital, antar
provinsi juga merupakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Dasar teorinya
adalah sebagai berikut. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi
membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar provinsi sejak
perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan iput bebas
(tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan
pemerintah), mempenagruhi mobilitas atau re alokasi faktor produksi antar
provinsi. Sesuai teori dari A. Lewis yang dengan unlimited supply of
labor, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka
pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan
semua daerah akan lebih baik (dalam pengertian Pareto optimal: semua daerah
mengalami better off).
4) Perbedaan
Sumber Daya Alam (SDA) Antar Provinsi
Dasar
pemikiran “klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang
kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur
dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alamnya. Dalam arti sumber daya
harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya
harus dikembangkan terus. Untuk maksud ini diperlukan faktoro-faktor lain,
diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia.
5. Pembangunan Indonesia Bagian Timur
Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde
baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi
nasional rata-rata per tahun tinggi namun pada tingkat regional proses
pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu ketidak seimbangan pembangunan
yang menyolok antara indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur. Dalam
berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, indonesia bagian timur jauh
tertinggal dibandingkan indonesia bagian barat.
Tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi
daerah yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah indonesia. Pelaksanaan
otonomi daerah diharapakan dapat menjadi suatu langkah awal yang dapat
mendorong proses pembangunan ekonomi di indonesia bagian timur yang jauh lebih
baik dibanding pada masa orde baru. Hanya saja keberhasilan pembangunan ekonomi
indonesia bagian timur sangat ditentukan oleh kondisi internal yang ada, yakni
berupa sejumlah keunggunlan atau kekeuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah
tersebut.
Keunggulan wilayah Indonesia Bagian Timur
Keunggulan wilayah Indonesia Bagian Timur
Keunggulan
atau kekeuatan yang dimiliki Indonesia bagian timur adalah sebagai
berikut:
1.
Kekayaan
sumber daya alam
2.
Posisi
geografis yang strategis
3.
Potensi
lahan pertanian yang cukup luas
4.
Potensi
sumber daya manusia
Sebenarnya dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki
indonesia bagian timur tersebut, kawasan ini sudah lama harus menjadi suatu
wilayah di Indonesia dimana masyarakatnya makmur dan memiliki sektor pertanian,
sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur yang sangat kuat. Namun
selama ini kekayaan tersebut disatu pihak tidak digunakan secara optimal dan
dipihak lain kekayaan tersebut dieksploitasi oleh pihak luar yang tidak memberi
keuntungan ekonomi yang berarti bagi indonesia bagian timur itu sendiri.
Kelemahan Wilayah Indonesia Bagian Timur Indonesia bagian
tinur juga memiliki bagian kelemahan yang membutuhkan sejumlah tindakan
pembenahan dan perbaikan. Kalau tidak, kelemahan-kelemahan tersebut akan
menciptakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut.
Kelemahan
yang dimiliki Indonesia bagian timur diantaranya adalah:
1.
Kualitas sumber daya manuasia yang masih rendah
2.
Keterbatasan sarana infrastruktur
3. Kapasitas
kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah
4.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah
6. Teori & Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah
Teori Pembangunan Ekonomi Daerah
a. Teori
Basis Ekonomi
Teori ini berdasarkan pada ekspor
barang (komoditas). Sasaran pengembangan teori ini adalah peningkatan laju
pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Proses
pengembangan kawasan adalah merespon permintaan luar negeri atau dalam negeri
atau di luar nodalitas serta multiplier effect ( Geltner, 2005).
Teori ini hanya mampu memprediksi
jangka pendek dan tidak mampu merespon perubahan jangka panjang. Hanya
menekankan perlunya mengembangkan sektor industri non basis, tidak mengenal bahwa
ekonomi regional adalah mengintegrasikan seluruh aktivitas ekonomi yang saling
mendukung. Penerapan pengembangan industri ini berorientasi ekspor dan
subtitusi impor, promosi dan pengerahan industri, peningkatan efisiensi ekonomi
ekspor melalui perbaikan infrastruktur Oleh karena itu, dibutuhkan
integrasi antara jenis industri, prasarana, dan perluasan industri. Dapat
disusun hipotesa selain lokasi juga peranan sektoral serta LQ ( Location
Qoutient) sektor konstruksi perumahan realestat dalam satu kawasan.
b. Teori
Lokasi
Teori lokasi adalah suatu teori yang
dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi
termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten. Lokasi dalam
ruang dibedakan menjadi dua yaitu:
· Lokasi
absolut, adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis
lintang dan garis bujur (letak astronomis). Lokasi absolut suatu tempat dapat
diamati pada peta (kelihatan).
· Lokasi
relatif. adalah lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi
wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya.
Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah
Tujuan pembangunan adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dengan kesejahteraan
masyarakat ini, maka dapat di perkecil ketimpangan pembagian pendapatan baik
antara masyarakat suatu wilayah maupun ketimpangan antar daerah, sehingga
kemakmuran masyarakat daerah tersebut di harapkan bisa merata. Pembangunan
daerah salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah
sehingga dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan maka di harapkan pembangunan
di daerah tersebut merata dengan perencanaan pembangunan, daerah yang efektif
dan efisien maka di harapkan tercapainya kemandirian daerah dan kemajuaan
ekonomi yang merata di seluruh peloksok Indonesia.
REFERENSI:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar