Trend & Polemik Pengguna Commuter Line

Trend & Polemik Pengguna Commuter Line

Siapa yang tak kenal commuterline? Kereta rasa ekonomi tapi kelas ekskutif ini. Bagi para pengguna yang tidak ingin menggunakan kendaraan pribadi atau bis mereka bisa menggunakan commuterline yang nyaman ini, tidak harus kena macet dan hujan mereka dapat menggunakannya dengan mudah, stasiun terjangkau. Karena saat ini sudah banyak stasiun yang tersedia di tiap-tiap wilayah.

Nah jika dulu kita hanya tahu kereta ekonomi antar wilayah jabodetabek yang penumpangnya sangat banyak bergelantungan di pintu kereta dan berada diatap kereta (jika diatap biasanya penumpang illegal).

Pembangunan Ekonomi daerah & Otonomi Daerah

1. Undang-Undang Otonomi Daerah

        Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut pasal 1ayat (1) UUD 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalahsebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan dan dipimpin atau di kepali oleh seorang presiden.

Menurut undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah, yaitu;
1. Daerah propinsi,

2. Daerah kabupaten

3. Daerah kota.

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah