Dalam era globalisasi dan pasar bebas
saat ini pergerakan investasi, modal dan tenaga kerja antar negara pun tidak
dapat terhindarkan. Sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia membuka
kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Jalan mulus untuk masuknya tenaga
kerja asing (TKA) ke Indonesia tampaknya kian terbuka lebar. Pasalnya,
pemerintah telah menerbitkan perpres No.20/2018 tentang penggunaan TKA. Pada
prinsipnya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia merupakan bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh pihak inverstor dalam menjalankan usahanya di
Indonesia Dengan perpres ini semakin memudahkan TKA bekerja di Indonesia. Bisa
dibayangkan, akan terjadi persaingan antara tenaga kerja lokal dengan TKA. Hal
ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di negeri
dengan jumlah penduduk yang besar ini.
Jelas ini adalah kebijakan yang tidak adil dimana hak rakyat untuk
mendapatkan pekerjaan, harus bersaing dengan TKA. Ketidakadilan yang cukup
mencolok misalnya terjadi di sebuah industri di Konawe Sulteng yang
memperkerjakan buruh Cina 500 org sebagai juru masak, sopir, OB, sampai buruh
bangunan.
Pemerintah beralasan bahwa Perpres No.20/2018 ini akan berdampak
positif terhadap investasi asing dan pembangunan. Padahal sejatinya investasi
yg disertai masuknya TKA justru menunjukkan betapa lemahnya pemerintah dalam
berdiplomasi dan bernegoisasi dengan negara investor.
Keputusan pemerintah untuk membuka peluang masuknya TKA
sesungguhnya berpijak pada pemikiran liberal yg kian menunjukkan ketidakmampuan
negara dalam mengelola SDM dalam negeri guna terwujudnya kemandirian ekonomi
dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Masalah perburuhan yg terjadi sebenarnya
dipicu oleh dasar yg digunakan oleh sistem kapitalisme , yaitu kebebasan
kepemilikan, kebebasan bekerja dan living cost terendah yg dijadikan sebagai
standar penentuan gaji buruh.
Semangat untuk melindungi tenaga kerja lokal (TKL) dari persaingan
dengan tenaga kerja asing (TKA) pun dilakukan oleh pemerintah, sebut saja UU.
No 13 tahun 2003 yang secara umum menetapkan adanya kebutuhan untuk melindungi,
menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi Warga Negara Indonesia. Namun
pada kenyataan sejalan dengan berbenturannya berbagai kepentingan pemerintah
dalam sektor keuangan dan investasi maka revisi dari UUK No. 13 saat ini terasa
lebih memberi keleluasaan kepada TKA untuk masuk dan bersaing dengan tenaga
kerja lokal yang ‘katanya’ memiliki rata-rata tingkat pendidikan dan
keterampilan di atas tenaga kerja lokal. Akan fakta itu mungkin ada benarnya
namun asumsi tersebut hendaknya tidak begitu saja ditelan mentah-mentah. Cukup
banyak kasus di perusahaan-perusahan swasta yang menempatkan tenaga kerja asing
yang kurang berkualitas seperti yang selama ini kita bayangkan. Ada kalanya TKA
hanya dijadikan sebagai salah satu simbol representasi bahwa suatu perusahaan
itu telah mendunia dan dapat meningkatkan prestige perusahaan.
Namun terlepas dari tujuan
setiap perusahan menempatkan tenaga kerja asing di Indonesia, budaya masyarakat
Indonesia seringkali memandang warga negara asing (ekspatriat) memiliki
keunggulan pengetahuan dan keterampilan dibandingkan masyarakat lokal (WNI). Pandangan
bahwa segala sesuatu yang berasal dari barat atau segala sesuatu yang berasal
dari luar negeri adalah hebat sudah tertanam dibenak penduduk lokal kita. Hal
ini terefleksi dari perbedaan tingkat upah yang jauh antara tenaga kerja lokal
dengan tenaga kerja asing (dalam level jabatan yang sama). Sikap inferior,
lebih permisif (baca: ramah) terhadap warga negara asing dan diperparah lagi
dengan sikap ‘abroad minded’ jelas terlihat pada tatanan kehidupan masyarakat
kita. Contoh sederhana saja, barang yang dibeli di luar negeri memberi ‘nilai’
yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang sama yang dibeli di dalam
negeri. Lulusan universitas dari luar negeri dianggap lebih berkualitas
dibandingkan dengan lulusan universitas dalam negeri.
Memiliki wawasan global
menjadi suatu keniscayaan pada era ini. Namun merasa inferior dalam bingkai
kompetisi dengan masyarakat global menjadikan tenaga kerja lokal akan selalu
berada dibawah posisi angkatan kerja asing. Pada kenyataanya tenaga kerja lokal
kita tidak kalah berkualitasnya dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja lokal
mampu bersaing dengan tenaga kerja asing baik dari segi pendidikan dan
keterampilan. Hal ini telah banyak terbukti dari kesuksesan-kesuksesan
pebisnis-pebisnis handal kita yang juga diakui oleh negara lain. Tentu saja
sikap optimistik ini harus juga sejalan dengan usaha-usaha meningkatan kualitas
sumber daya manusia angkatan kerja kita. Jangan sampai tenaga kerja Indonesia
justru menjadi budak di negeri sendiri.
REFERENSI
https://www.kompasiana.com/cucusuwarsih/5aef053fcf01b43127159f35/tenaga-kerja-lokal-vs-tenaga-kerja-asing-sebuah-potret-ketidakadilan (Diakses 7 Oktober 2018 pukul 21:30 WIB)http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/ketenagakerjaan/85-tenaga-kerja-asing-di-tengah-persaingan-kerja-dalam-negeri (Diakses 7 Oktober 2018 pukul 21:30 WIB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar